KEPRI – Kabupaten Karimun mencatatkan capaian positif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data per Agustus 2026, tingkat inflasi year-on-year (y-o-y) Karimun berada di angka 2,08 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen. Meski kondisi inflasi saat ini relatif terkendali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun tetap mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi potensi tekanan harga menjelang akhir tahun.
Selain inflasi yang stabil, perekonomian Karimun juga menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Karimun tumbuh sebesar 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, mengatakan capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat pengendalian ekonomi daerah, terutama karena Karimun memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang menghadirkan tantangan tersendiri.
Hal itu disampaikan Rocky dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Rabu (23/9).
“Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, faktor cuaca, dan distribusi antar pulau sangat memengaruhi harga,” katanya.
Menurutnya, kelancaran rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga. Gangguan kecil pada distribusi pangan dapat berdampak terhadap perubahan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.
“Sedikit saja distribusi pasokan pangan terganggu, harga komoditas pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, gula pasir, bahkan ikan dapat langsung mengalami gejolak di pasar,” ujarnya.
Meningkatnya Permintaan Masyarakat
Menghadapi periode akhir tahun atau Kuartal IV 2026, Pemkab Karimun memperkirakan adanya potensi peningkatan tekanan inflasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta kemungkinan gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
Sebagai langkah antisipasi, Rocky meminta seluruh anggota TPID Karimun memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjalankan 9 Langkah Konkret Pengendalian Inflasi.
Strategi pengendalian tersebut, kata dia, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Setiap langkah perlu dilaksanakan secara konsisten dan terukur dengan mengoptimalkan peran masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait. Dengan begitu, berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat serta tepat,” ujarnya.
Pemkab Karimun berharap sinergi antarinstansi dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola belanja bijak dapat terus menjaga daya beli serta stabilitas ekonomi daerah.
Melalui Rakor TPID Triwulan III Tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan tersusunnya langkah strategis untuk mempertahankan stabilitas harga dan memastikan kondisi ekonomi Karimun tetap terjaga hingga penghujung tahun.
