KEPRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul munculnya sejumlah titik api di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemasangan rambu-rambu peringatan dini di titik rawan serta pembentukan posko siaga sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang lebih luas.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, Raja Darmika, mengatakan bahwa kemunculan titik api menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama menjelang periode cuaca kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla.
“Dalam beberapa hari terakhir, titik api muncul secara bergantian di sejumlah wilayah. Ini menjadi sinyal bagi kami untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan,” ujarnya, Minggu (19/4).
Sebagai langkah konkret, Pemkab Natuna telah memasang rambu-rambu peringatan dini di empat lokasi strategis yang dinilai rawan terjadi kebakaran, yakni Teluk Buton, simpang Padang Angus Binjai, kawasan Gunung Putri–Klarek, serta Klarek Gunung Putri.
Pemasangan rambu untuk mengingatkan masyarakat
Menurut dia, pemasangan rambu tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas, khususnya yang berpotensi memicu kebakaran seperti membuka lahan dengan cara membakar.
“Rambu ini tidak hanya sebagai tanda peringatan, tetapi juga bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap bahaya karhutla,” katanya.
Selain itu, Pemkab Natuna juga mendirikan posko siaga di sejumlah wilayah rawan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.
Saat ini, posko yang telah aktif berada di Kecamatan Bunguran Batubi. Sementara itu, posko di wilayah lain seperti Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, dan Bunguran Utara masih dalam tahap persiapan dan menunggu penyesuaian anggaran.
Di setiap posko, disiagakan petugas gabungan yang terdiri dari personel organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, serta pemerintah desa. Mereka bertugas melakukan patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Dia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Ia mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.
“Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif agar kejadian kebakaran bisa diminimalkan,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Pemkab Natuna berharap potensi karhutla di wilayah tersebut dapat ditekan, sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat dihindari.
