Batam – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya untuk kebutuhan administrasi kependudukan, tetapi juga mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan, pemanfaatan IKD perlu diarahkan agar terintegrasi dengan berbagai layanan publik. Hal ini penting mengingat Batam memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah dalam Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/8).
Menurut dia, keberhasilan IKD tidak cukup hanya dilihat dari jumlah warga yang melakukan aktivasi. Data kependudukan harus terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas sektor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar transformasi digital tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang rentan. Implementasi IKD harus dilakukan secara inklusif sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam mengakses pelayanan publik.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pemkot Batam berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mendukung keterpaduan data kependudukan.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan turut dihadiri Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Analis Kebijakan Madya Noor Aras Arief, jajaran tim analis Kemenko Polkam, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sri Miranthy Adisthy.
