BATAM — Keputusan sepihak merobohkan fasilitas umum berupa jembatan penghubung antara Perumahan Tiban Makmur dan Perumahan Tiban Nirwana memicu gelombang protes keras dari warga setempat. Langkah drastis yang dieksekusi tanpa proses sosialisasi maupun musyawarah tersebut dinilai mengabaikan kepentingan publik dan memutus akses mobilitas harian masyarakat.
Access Vital Lumpuh Tanpa Sosialisasi
Pembongkaran infrastruktur penyeberangan tersebut diketahui diinisiasi oleh pengurus RW setempat bersama pihak pengembang (developer) Perumahan Tiban Nirwana. Langkah ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat di kedua perumahan yang selama ini menggantungkan konektivitas wilayah pada keberadaan jembatan tersebut.
Riki, salah seorang warga terdampak, menyayangkan ketiadaan ruang dialog sebelum pembongkaran dilakukan. Menurutnya, pemutusan akses publik secara sepihak bukan solusi yang bijaksana dalam menyelesaikan dinamika atau perselisihan di tingkat kepengurusan lingkungan.
“Dirobohkannya jembatan penyeberangan ini sangat disesalkan karena dilakukan secara sepihak oleh pihak RW dan developer tanpa sosialisasi maupun koordinasi terlebih dahulu dengan warga,” tegas Riki.
Dampak Langsung terhadap Aktivitas Harian
Terputusnya jembatan penghubung secara mendadak berdampak langsung pada kelancaran aktivitas warga harian. Jalur yang sebelumnya menjadi akses utama kini memaksa warga mengambil rute memutar yang jauh lebih panjang dan memakan waktu.
Dampak dari terputusnya konektivitas ini meliputi: Aktivitas Keagamaan: Menghambat jemaah yang hendak menunaikan ibadah ke Masjid Nirwana.
Pendidikan & Mobilisasi Domestik: Menyulitkan orang tua saat mengantar anak ke sekolah serta warga yang hendak berbelanja kebutuhan harian.
Beban Bagi Kelompok Rentan: Memberatkan lansia dan warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi karena harus menempuh jarak ekstra.
Warga menegaskan bahwa fasilitas umum tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu, terlebih masih banyak opsi penyelesaian masalah yang dapat dicapai melalui musyawarah mufakat.
Desakan Mediasi Pemerintah Daerah
Menanggapi potensi konflik sosial yang kian memanas di lapangan, masyarakat mendesak aparatur Kelurahan, Kecamatan, hingga Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk segera turun tangan memediasi para pihak yang berselisih.
Warga berharap pemerintah daerah hadir secara responsif untuk menengahi konflik, menegakkan aturan terkait fasilitas umum, serta memulihkan kembali akses jembatan demi menjaga kondusivitas dan kelancaran mobilitas antarwilayah di kawasan Tiban.
