KEPRI – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong penguatan sektor pertanian dengan membuka 500 hektare lahan perkebunan kelapa pada tahun ini. Langkah tersebut diambil sebagai upaya meningkatkan kembali populasi dan produksi kelapa yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.
Program pembukaan lahan ini difokuskan bagi petani yang telah memiliki lahan namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah berharap, melalui kebijakan ini, potensi lahan tidur dapat diubah menjadi sumber produktivitas baru bagi masyarakat.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa bantuan biaya pembersihan lahan sebesar Rp2 juta per hektare. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban awal petani dalam memulai usaha perkebunan kelapa.
“Tahun ini ada 500 hektare yang dibuka dan diserahkan kepada petani yang memiliki lahan. Kita ingin mendorong masyarakat agar lebih aktif mengembangkan sektor perkebunan,” ujarnya, Senin (6/4).
Selain fokus pada pembukaan lahan baru, pemerintah juga menyiapkan program peremajaan kebun kelapa seluas 500 hektare. Peremajaan ini dinilai penting mengingat banyak tanaman kelapa milik masyarakat yang sudah berusia tua dan tidak lagi produktif.
Kesinambungan produksi kelapa
Program tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian, sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga kesinambungan produksi kelapa di Natuna.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa komoditas kelapa masih memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. Permintaan dari industri pengolahan, baik dalam maupun luar negeri, terus meningkat setiap tahunnya.
Menurutnya, kebutuhan industri terhadap kelapa bahkan bisa mencapai hingga 200 ribu ton, sehingga peluang pasar bagi petani lokal masih sangat terbuka luas. “Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai pasar yang ada justru diisi oleh daerah lain,” katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah daerah dan petani dapat memperkuat hilirisasi produk kelapa, sehingga tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengembangkan sektor peternakan, khususnya sapi, sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan lahan serta pertimbangan keekonomian bagi investor.
“Pengusaha pasti melihat sisi keuntungan. Kalau menguntungkan, mereka akan masuk. Ini yang perlu kita dorong bersama, bagaimana menciptakan iklim usaha yang menarik,” ujarnya.
Dengan berbagai program tersebut, Natuna dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal. Selain mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengembangan ini juga membuka peluang ekspor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah pun optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, sektor perkebunan kelapa di Natuna dapat kembali menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah di masa mendatang.
