Nasional – Pastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di wilayah Kepulauan Riau.
Penguatan pengawasan ini dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital yang memungkinkan pemantauan penyaluran energi secara real-time di seluruh rantai distribusi, mulai dari terminal hingga ke tingkat penyalur akhir.
Langkah tersebut diambil terutama pasca penyesuaian harga BBM nonsubsidi, dengan fokus pada peningkatan sistem monitoring guna menjaga distribusi tetap optimal dan tepat sasaran.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan pengawasan kini dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan teknologi digital.
“Monitoring dilakukan mulai dari pergerakan stok di terminal BBM, SPBU, agen hingga pangkalan LPG. Kami juga menganalisis pola konsumsi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang tidak wajar,” katanya kepada Media Indonesia, Rabu (22/4).
Selain pemantauan berbasis sistem, pengawasan di lapangan turut diperkuat melalui inspeksi rutin dan insidentil guna memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional sesuai ketentuan.
Untuk mencegah potensi penyimpangan distribusi, Pertamina juga menggandeng aparat penegak hukum serta pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Riau.
Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelaksanaan inspeksi bersama, hingga penanganan indikasi pelanggaran di lapangan, termasuk praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM maupun LPG.
“Kolaborasi ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan distribusi energi berjalan lancar kepada masyarakat,” ujarnya.
Pertamina mengandalkan sistem digital
Dalam upaya memperkuat pengawasan di tingkat penyalur, Pertamina mengandalkan sistem digital seperti QR Code dan aplikasi MyPertamina pada penyaluran BBM subsidi. Melalui sistem ini, setiap transaksi tercatat secara by name by vehicle sehingga dapat ditelusuri.
Selain itu, monitoring stok dilakukan secara berkala, disertai pembatasan pembelian sesuai regulasi yang telah terintegrasi dalam sistem, serta inspeksi lapangan yang mencakup pemeriksaan administrasi dan fisik.
Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar, mulai dari teguran hingga penghentian pasokan sementara.
Sementara itu, untuk memastikan LPG subsidi 3 kilogram digunakan oleh pihak yang berhak, Pertamina melakukan pendataan konsumen melalui program subsidi tepat sasaran dengan menggunakan identitas seperti NIK atau KTP.
Distribusi LPG dikendalikan secara berjenjang dari agen ke pangkalan dengan kewajiban pencatatan penyaluran serta penerapan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus digencarkan guna meningkatkan pemahaman terkait peruntukan LPG subsidi, yang diperkuat melalui monitoring dan inspeksi berkala.
Dengan pemanfaatan teknologi digital dan pengawasan berlapis tersebut, Pertamina berharap distribusi energi di Kepulauan Riau dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan.
