KEPRI – Sebanyak sembilan dari 235 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau (Kepri) masih berproses mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga Minggu (11/10), sebanyak 226 dapur atau sekitar 96 persen telah mengantongi sertifikat tersebut.
Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepulauan Riau, Anindita Ayu, mengatakan pihaknya masih mendorong penyelesaian sertifikasi bagi dapur yang belum memenuhi persyaratan. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.
“Masih ada sembilan dapur yang berproses. Kami fokus menyelesaikan pemenuhan SLHS bagi dapur yang belum memiliki sertifikat,” kata dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10).
Berdasarkan data SPPG Kepri, dapur yang telah memiliki SLHS tersebar di Kota Batam sebanyak 133 dapur, Kabupaten Karimun 30 dapur, Kota Tanjungpinang 23 dapur, Kabupaten Bintan 18 dapur, Kabupaten Natuna 12 dapur, Kabupaten Lingga tujuh dapur, dan Kabupaten Kepulauan Anambas tiga dapur.
Dia menyebut capaian tersebut mencapai sekitar 96 persen dari total dapur yang beroperasi di Kepri. Sementara itu, sembilan dapur lainnya masih menjalani proses pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat.
“Angkanya sudah di 96 persen dari dapur operasional yang sudah melengkapi SLHS. Masih terdapat sembilan dapur yang berproses,” ujarnya.
Selain SLHS, pengelola dapur MBG juga mulai melengkapi sertifikasi pendukung, antara lain sertifikat halal dan sertifikasi juru masak. Berdasarkan rekapitulasi bulan sebelumnya, sebanyak 55 dapur telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 35 dapur mengantongi sertifikasi juru masak.
Yayasan pengelola dapur
Dia menjelaskan pengurusan sertifikat halal dan sertifikasi juru masak dilakukan oleh masing-masing yayasan pengelola dapur. Namun, data terbaru mengenai kedua sertifikasi tersebut belum tersedia karena SPPG masih memprioritaskan pemenuhan SLHS.
“Untuk sertifikat halal dan sertifikasi chef, pengurusannya dilakukan masing-masing yayasan. Sudah ada beberapa yang melengkapi, berdasarkan data bulan lalu,” katanya.
Ia menegaskan dapur yang belum memiliki SLHS dapat dikenai penghentian operasional sementara atau suspend. Karena itu, dapur yang belum memenuhi persyaratan diminta menuntaskan proses sertifikasi agar dapat terus beroperasi sesuai ketentuan.
“Untuk angka rekap terbaru belum diperbarui karena kami memang sedang fokus untuk SLHS. Dapur yang belum punya SLHS akan di-suspend,” tambahnya.
Terkait sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Anindita mengatakan pihaknya belum menerima surat edaran yang mengatur penerapannya bagi dapur SPPG.
Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyebut 16 dapur SPPG di wilayah tersebut dihentikan sementara karena tidak mematuhi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur-dapur itu tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
“16 SPPG ini tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, serta Anambas,” kata Nyanyang.
Menurut dia, penghentian operasional sementara dilakukan karena sebagian besar dapur tersebut belum memiliki SLHS. Selain itu, terdapat sejumlah dapur yang beroperasi tanpa pemberitahuan kepada BGN.
————-
Caption:Petugas memeriksa proses penyiapan makanan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kebersihan dan standar higiene sanitasi terpenuhi.
