Batam – Nasib ratusan kontainer limbah elektronik asal Amerika Serikat yang tertahan di Pelabuhan Batu Ampar akhirnya diputuskan: tidak dipulangkan, melainkan dimusnahkan di dalam negeri.
Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menegaskan, limbah yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak lagi masuk skema re-ekspor. Kebijakan ini sekaligus menutup celah Indonesia menjadi tujuan pembuangan limbah dari luar negeri.
Kepala DLH Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kontainer yang menumpuk di pelabuhan.
“Kalau ditemukan mengandung B3, langsung dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan dimusnahkan di fasilitas berizin. Tidak ada lagi re-ekspor,” ujarnya, Selasa (28/4).
Kabel bekas dan material elektronik
Proses penanganan dilakukan melalui pemilahan isi kontainer. Komponen seperti kabel bekas dan material elektronik lain yang terindikasi berbahaya menjadi prioritas pemeriksaan sebelum diputuskan untuk dimusnahkan.
DLH mencatat, sekitar 98 kontainer telah selesai diproses. Sementara itu, ratusan kontainer lainnya masih dalam tahap pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Namun, di tengah kebijakan pemusnahan, muncul dinamika berbeda dari sisi kepabeanan. Bea Cukai Batam mengungkapkan bahwa sebagian kontainer justru telah memperoleh izin keluar pelabuhan melalui Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Setiawan Rosydi, menyebut sebanyak 160 kontainer telah mengantongi izin tersebut, sementara sekitar 655 kontainer lainnya masih dalam proses.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pengujian kandungan B3 bukan berada di Bea Cukai. “Kami tidak menguji apakah itu limbah berbahaya atau tidak,” katanya.
Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas pengawasan limbah impor di Batam yang melibatkan banyak instansi. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan sikap tegas dengan memusnahkan limbah berbahaya. Namun di sisi lain, keluarnya sebagian kontainer dari pelabuhan memunculkan pertanyaan soal konsistensi pengawasan.
