Batam – Pemerintah Kota Batam mengklaim angka stunting di wilayahnya mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan akhir 2025, prevalensi stunting disebut telah mencapai 1,28 persen.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh sejak awal kehidupan anak dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
“Tim di lapangan sudah lengkap dan bekerja sama dengan BKKBN dalam penanganan stunting,” ujarnya, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan sejak bayi lahir melalui pemeriksaan awal yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta puskesmas. Selain itu, pemberian vitamin dan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala guna mencegah risiko stunting sejak dini.
“Setiap anak yang lahir langsung dicek. Peran kader posyandu, puskesmas, dan pemberian vitamin kita lakukan secara konsisten,” katanya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga disebut menunjukkan tren penurunan yang sejalan dengan program yang dijalankan pemerintah daerah. Pemkot Batam menilai pendekatan dari hulu ke hilir menjadi kunci dalam menekan angka stunting. Selain sektor kesehatan, penanganan stunting juga dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif kepada lebih dari 24 ribu masyarakat, mulai dari RT, RW, hingga kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada sekitar 4 ribu lansia.
Memberikan perlindungan sosial
Pemerintah juga memberikan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, dan tukang becak.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkot Batam mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar per tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja. Tingkat serapan tenaga kerja dari program tersebut mencapai 64 persen, melampaui target awal sebesar 57 persen.
Namun demikian, Amsakar mengakui tantangan utama Batam bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tingginya arus migrasi masuk. Data kependudukan mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam pada 2025 meningkat sekitar 17 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini berdampak pada belum signifikannya penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun penyerapan tenaga kerja terus meningkat.
“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak terlalu signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat sosial Batam, Afrijal, menilai klaim penurunan stunting tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. Ia menyebut data yang disampaikan pemerintah belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Klaim itu perlu diuji di lapangan. Jangan hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi harus dilihat kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial seperti kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, pendidikan, serta akses terhadap sanitasi dan pangan bergizi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat validasi data berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan, serta meningkatkan transparansi agar capaian yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
