KEPRI – Pemerintah Kabupaten Natuna menyoroti kondisi ekonomi daerah yang dinilai tengah menghadapi tekanan. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta persoalan kurang bayar dana transfer ke daerah disebut berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat perekonomian Natuna sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ketika terjadi efisiensi anggaran serta keterlambatan penyaluran dana dari pusat, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan kondisi efisiensi dari pusat dan kurang bayar yang tidak disalurkan oleh pusat pasti berdampak sangat besar bagi ekonomi Natuna. Apalagi Natuna dengan kondisi fiskal lemah serta tidak ada investasi di sini membuat ekonomi terpuruk. Daya beli tidak ada,” katanya Ketika dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (12/3).
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Natuna dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran Rp22 hingga Rp24 triliun. Pada 2020, PDRB Natuna tercatat sebesar Rp18,41 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp20,87 triliun pada 2021 dan mencapai Rp24,27 triliun pada 2022.
Namun, lanjut Cen, pada 2023 nilai PDRB Natuna tercatat sebesar Rp23,51 triliun dan pada 2024 (angka sementara) sekitar Rp22,69 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi daerah setelah sempat mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya.
Secara umum, kontribusi Natuna terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau masih relatif kecil dibandingkan daerah industri seperti Kota Batam yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi provinsi. Batam diketahui menyumbang lebih dari separuh total PDRB Kepulauan Riau karena aktivitas industri, perdagangan, serta investasi yang cukup besar.
Sementara itu, struktur ekonomi Natuna masih didominasi oleh sektor primer seperti perikanan, pertanian, serta aktivitas terkait minyak dan gas bumi. Letak geografis Natuna yang berada di kawasan perbatasan Laut Natuna Utara juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama dari sisi konektivitas, biaya logistik, dan akses pasar.
Minimnya investasi di sektor industri juga menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan ekonomi daerah. Hingga saat ini, aktivitas ekonomi Natuna masih banyak bergantung pada belanja pemerintah daerah, usaha mikro masyarakat, serta sektor perikanan.
Kondisi ekonomi daerah memang terasa lesu
Salah seorang pengusaha Natuna, Rahman Aulia, 42, yang bergerak di sektor perdagangan, mengatakan kondisi ekonomi daerah memang terasa lesu dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada aktivitas usaha.
“Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, sekarang terasa lebih sepi. Perputaran uang di masyarakat tidak sebesar dulu, jadi usaha juga ikut terdampak. Kami berharap ada investasi baru atau proyek pembangunan agar ekonomi kembali bergerak,” ujarnya.
Ia menambahkan, masuknya investasi serta pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan daerah perbatasan, khususnya dalam penguatan fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta mendorong masuknya investasi ke daerah tersebut.
Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berharap potensi besar Natuna di sektor kelautan, perikanan, serta sumber daya energi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
