Batam – Inspektorat Daerah Kota Batam terus memperkuat kualitas pengawasan pemerintahan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Senin (30/3).
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pengawasan untuk semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat menghadirkan narasumber dari BPKP Kepri, yakni Nanik Setyaningsih, Adi Surono Putro, dan Alfan Fajar. Kehadiran BPKP sebagai pembina APIP dinilai penting dalam memberikan penguatan substansi pengawasan serta pemahaman terhadap pedoman terbaru.
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Sejumlah materi strategis dibahas dalam kegiatan tersebut, di antaranya penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pembuatan laporan hasil pengawasan, serta penilaian substansi pengawasan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pengembangan informasi awal sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pengawasan ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Menurutnya, Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga harus mampu menjadi trusted advisor bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam memastikan jalannya pemerintahan serta akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya, Senin (30/3).
Ia menambahkan, melalui penguatan kapasitas ini, Inspektorat menargetkan peningkatan nilai kapabilitas APIP pada penilaian Agustus mendatang agar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.
Dengan melibatkan BPKP dan memperkuat kapasitas internal, Inspektorat Daerah Kota Batam diharapkan semakin optimal dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel di Kota Batam.
