KEPRI – Memasuki awal tahun 2026, tekanan inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diwaspadai seiring masih tingginya harga pangan serta tren kenaikan harga emas dunia. Kedua faktor tersebut menjadi pendorong utama inflasi daerah kepulauan ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2025 mencatat inflasi sebesar 1,14 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat tajam dibandingkan November 2025 yang hanya sebesar 0,23 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri mencapai 3,47 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,00 persen. Inflasi tercatat di seluruh daerah pembentuk IHK di Kepri, yakni Kota Batam sebesar 1,14 persen (mtm), Tanjungpinang 1,28 persen (mtm), dan Karimun 0,92 persen (mtm). Sementara itu, inflasi tahunan masing-masing daerah mencapai 3,68 persen di Batam, 2,75 persen di Tanjungpinang, dan 2,72 persen di Karimun.
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi Desember 2025 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,91 persen (mtm) dengan andil 0,85 persen. Kenaikan ini dipicu melonjaknya harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras akibat terbatasnya pasokan imbas bencana hidrometeorologi di wilayah sentra pangan Sumatera bagian utara, di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Selain pangan, tekanan inflasi juga berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat inflasi sebesar 1,63 persen (mtm) dengan andil 0,12 persen. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pengamat ekonomi Kepuluan Riau Mustaqim menilai, struktur pasokan pangan Kepri yang masih bergantung pada daerah lain membuat harga komoditas pangan mudah bergejolak.
“Kenaikan harga pangan, terutama cabai dan daging ayam, masih menjadi faktor dominan inflasi Kepri. Ketergantungan pasokan dari luar daerah membuat harga sangat sensitif terhadap gangguan cuaca dan distribusi,” katanya, Rabu (7/1).
Ia menambahkan, kenaikan harga emas meski tidak berdampak langsung ke seluruh lapisan masyarakat, tetap tercermin dalam inflasi daerah.
“Harga emas cenderung bertahan tinggi karena ketidakpastian global. Dampaknya lebih terasa pada kelompok menengah, namun tetap tercatat dalam inflasi melalui komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 1,13 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru serta aktivitas Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Meski demikian, tekanan inflasi relatif tertahan oleh kebijakan diskon transportasi yang berlaku pada akhir 2025.
Bank Indonesia mencatat, terjaganya inflasi Kepri sepanjang 2025 tidak terlepas dari solidnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah stabilisasi harga telah dilakukan, antara lain pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di Batam, Karimun, dan Bintan, penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah, serta edukasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Ke depan, tekanan inflasi pada Januari 2026 diperkirakan dapat mereda seiring normalisasi permintaan pangan pasca Natal dan Tahun Baru serta penurunan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Meski demikian, penguatan pengendalian harga pangan dinilai tetap menjadi kunci menjaga inflasi Kepri tetap terkendali sepanjang 2026
