Nusantara – Sinergi antara DPR RI, Pemerintah Daerah, dan TNI Angkatan Laut kembali ditunjukkan melalui pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Meireza Endipat Wijaya, secara resmi melepas keberangkatan bantuan tersebut dari Kabupaten Karimun, dengan memanfaatkan kapal perang milik TNI Angkatan Laut sebagai sarana distribusi.
Pengiriman bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), didukung penuh oleh jajaran TNI AL, sebagai bentuk respons cepat dan kepedulian lintas daerah terhadap korban bencana alam.
Dalam sambutannya, Meireza Endipat Wijaya mengatakan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Bencana alam adalah duka bersama. Melalui sinergi ini, kita ingin memastikan bantuan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi terdampak,” katanya, Sabtu (27/12) sore.
Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok, bahan makanan, perlengkapan medis, serta logistik darurat lainnya. Seluruh bantuan dihimpun melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan pemerintah daerah, unsur FKPD, serta dukungan berbagai pihak.
Pemanfaatan kapal perang TNI AL dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan. Selain memiliki kapasitas angkut besar, kapal TNI AL juga mampu menjangkau wilayah tujuan dengan aman dan cepat, mengingat kondisi geografis serta urgensi penanganan bencana.
Pemerintah Kabupaten Karimun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam misi kemanusiaan tersebut, khususnya jajaran TNI Angkatan Laut yang berperan penting dalam proses pengiriman bantuan.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan di daerah tujuan. Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara unsur legislatif, pemerintah daerah, dan TNI dalam merespons situasi darurat kemanusiaan. (din)
