Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) kembali dipersoalkan karena dinilai belum memberikan manfaat merata bagi masyarakat lokal. Meski aktivitas industri besar dan ekspor terus menguat, serapan tenaga kerja—khususnya di Batam sebagai pusat industri—masih rendah. Isu ini mencuat dalam diskusi ekonomi antara Bank Indonesia (BI) Kepri dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Batam.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri belum sepenuhnya inklusif. “Ekonomi akan sehat bila masyarakat lokal punya akses terhadap aktivitas industri besar. Ketika investasi besar tidak terhubung dengan tenaga kerja lokal, pertumbuhan menjadi kurang berkualitas,” katanya, Senin (1/12).
Batam, yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan ekspor (FTZ), masih mencatat tingkat pengangguran yang tinggi. BI menilai dominasi industri skala besar yang belum terintegrasi dengan pemasok lokal maupun tenaga kerja di daerah menjadi salah satu penyebab minimnya efek berantai ke ekonomi masyarakat.
Masalah yang sama dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PWI Kepri mencatat banyak pelaku UMKM Batam kesulitan memperluas pemasaran karena terbentur aturan cukai yang dapat mencapai 40 persen saat mengirim produk keluar daerah pabean. Tingginya biaya kepabeanan ini dianggap menekan daya saing dan menghambat pertumbuhan UMKM.
Menjawab persoalan tersebut, BI Kepri mendorong pemanfaatan fasilitas pembebasan cukai untuk produk berbahan baku lokal. Rony menilai kebijakan itu belum banyak diketahui dan perlu disosialisasikan lebih luas. Selain itu, BI terus mempercepat digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan QRIS, yang tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga membuka akses data bagi perbankan yang dibutuhkan UMKM untuk memperoleh pembiayaan.
“Kami akan melakukan sosialisasi lebih masif dan memperkuat pelatihan digital bagi UMKM. Penguatan ekosistem usaha butuh kolaborasi lintas pihak,” ujarnya.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, mengapresiasi langkah BI untuk membuka akses pasar nasional melalui pendekatan klasterisasi UMKM. Ia menilai reformasi regulasi mendesak dilakukan agar UMKM tidak tertinggal oleh derasnya arus investasi asing. “Regulasi yang memberatkan UMKM harus segera dicarikan solusinya,” katanya.
Sinergi BI Kepri dan PWI Kepri diharapkan mampu mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Batam dan seluruh Kepri. Tantangannya kini adalah memastikan geliat industri besar tidak hanya terlihat pada neraca ekspor, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal dan sektor usaha kecil. (mer).
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) kembali dipersoalkan karena dinilai belum memberikan manfaat merata bagi masyarakat lokal. Meski aktivitas industri besar dan ekspor terus menguat, serapan tenaga kerja—khususnya di Batam sebagai pusat industri—masih rendah. Isu ini mencuat dalam diskusi ekonomi antara Bank Indonesia (BI) Kepri dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Batam.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri belum sepenuhnya inklusif. “Ekonomi akan sehat bila masyarakat lokal punya akses terhadap aktivitas industri besar. Ketika investasi besar tidak terhubung dengan tenaga kerja lokal, pertumbuhan menjadi kurang berkualitas,” katanya, Senin (1/12).
Batam, yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan ekspor (FTZ), masih mencatat tingkat pengangguran yang tinggi. BI menilai dominasi industri skala besar yang belum terintegrasi dengan pemasok lokal maupun tenaga kerja di daerah menjadi salah satu penyebab minimnya efek berantai ke ekonomi masyarakat.
Masalah yang sama dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PWI Kepri mencatat banyak pelaku UMKM Batam kesulitan memperluas pemasaran karena terbentur aturan cukai yang dapat mencapai 40 persen saat mengirim produk keluar daerah pabean. Tingginya biaya kepabeanan ini dianggap menekan daya saing dan menghambat pertumbuhan UMKM.
Menjawab persoalan tersebut, BI Kepri mendorong pemanfaatan fasilitas pembebasan cukai untuk produk berbahan baku lokal. Rony menilai kebijakan itu belum banyak diketahui dan perlu disosialisasikan lebih luas. Selain itu, BI terus mempercepat digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan QRIS, yang tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga membuka akses data bagi perbankan yang dibutuhkan UMKM untuk memperoleh pembiayaan.
“Kami akan melakukan sosialisasi lebih masif dan memperkuat pelatihan digital bagi UMKM. Penguatan ekosistem usaha butuh kolaborasi lintas pihak,” ujarnya.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, mengapresiasi langkah BI untuk membuka akses pasar nasional melalui pendekatan klasterisasi UMKM. Ia menilai reformasi regulasi mendesak dilakukan agar UMKM tidak tertinggal oleh derasnya arus investasi asing. “Regulasi yang memberatkan UMKM harus segera dicarikan solusinya,” katanya.
Sinergi BI Kepri dan PWI Kepri diharapkan mampu mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Batam dan seluruh Kepri. Tantangannya kini adalah memastikan geliat industri besar tidak hanya terlihat pada neraca ekspor, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal dan sektor usaha kecil. (mer).
